FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum juga menentukan posisi resmi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran setelah amnesti yang diterima Hasto Kristiyanto ramai menjadi perbincangan.
Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, berada di dalam atau di luar pemerintahan adalah hak politik yang sah dimiliki oleh partai berlambang banteng tersebut.
"Tidak masalah di luar atau dalam pemerintahan. Itu merupakan hak rekan-rekan PDI Perjuangan," ujar Mardani di X @MardaniAliSera (5/8/2025).
Ia menegaskan bahwa keberadaan PDIP, di manapun posisinya, akan tetap memberikan warna tersendiri bagi perjalanan bangsa ke depan.
"Di manapun posisi PDIP, baik bagi Indonesia," tandasnya.
Politikus yang dikenal vokal ini juga menilai bahwa keberadaan pihak-pihak yang tidak bergabung dalam kekuasaan sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam demokrasi.
Dalam hal ini, PKS memandang sikap PDIP sebagai sesuatu yang layak diapresiasi.
"PKS menghargai sikap PDIP karena perlu ada penyeimbang dan itu bagus bagi pemerintah," kuncinya.
Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, yang selalu menemani Hasto dalam agenda persidangan mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai putusan Presiden tersebut.
"Untuk saat ini kita tidak ingin berspekulasi apapun soal amnesti yang diberikan kepada pak Hasto," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (1/8/2025).
Kendati demikian, Ferdinand mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai putusan tersebut.
"Prinsipnya kami menghargai, menghormati, dan mengucapkan terimakasih terhadap keputusan pak Prabowo," imbuhnya.
"Sembari kita akan melihat dinamika politik kedepan apa yang akan terjadi setelah ini," tambahnya.
Mengenai asumsi bahwa itu merupakan jebakan halus, Ferdinand memberikan penegasan.
"Kami mau mengatakan tidak ada sebetulnya di sini soal jebakan politik atau apapun yah. Kita menghargai bahwa ini adalah niat tulus dari pak Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan PDIP saya pikir," terangnya.
Kata Ferdinand, putusan tersebut murni merupakan kewenangan dari Presiden untuk memberikan amnesti kepada Hasto.
"Bukan hanya pak Hasto yah, banyak jigayang mendapat amnesti. Saya pikir ini adalah keputusan yang baik, bijak, dan tentu harus kita lihat kedepan bahwa tidak boleh lagi siapapun dihukum karena kekuasaan politik seseorang," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
