Di sisi lain masih banyaknya pejabat yang berstatus plt memperlihatkan lemahnya kepemimpinan seorang kepala daerah. "Banyaknya pelaksana tugas itu artinya pemimpin daerah tidak percaya diri dan patut diduga ada niat jahat, sebab ini uang rakyat yang dipertaruhkan," imbuhnya.
Lari Kencang
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar memang mengakui target PAD meleset. Dari target Rp1,6 triliun, realisasi hanya Rp1,1 triliun. Angkanya terjun bebas. Akan tetapi, Bapenda siap berlari kencang tahun ini.
Kepala Bapenda Kota Makassar Irwan Adnan mengatakan, menurunnya performa tahun lalu tak lepas dari persoalan internal. Hal yang menjadi faktor utama serapan PAD melorot. "Karena banyak tim kita yang diganti. Akhirnya banyak sektor pendapatan kita yang tak bisa digenjot," ujarnya.
Pada semester I (Januari-Juni) 2019 menjadi biang merosotnya pendapatan Bapenda. Tim yang kala itu ditugaskan untuk mengejar target pendapatan, kata Irwan, tak mampu bekerja dengan maksimal.
"Sehingga ada penurunan Rp50 miliar. Baru pada semester II tim kita yang diganti sebelumnya sudah kembali, jadi kita sudah bisa mulai bekerja," ungkapnya.
Untuk Januari tahun ini, Bapenda mencatatkan pendapatan Rp55 miliar. Itu berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Rp25 miliar dan pajak restoran Rp30 miliar.
Kapala I Bidang Bapenda Kota Makassar, Ibrahim Akkas optimis pendapatan pada awal tahun menunjukkan progres yang baik. "Untuk restoran saja capaian kita dua tahun lalu Rp100 miliar dan hampir naik pada 2019 yakni Rp185 miliar," ucapnya.
