Pun setelah kabinet berumur 1,5 tahun. Akibatnya DAP terjepit oleh konstituennya. Yang terus menuntut 'mana janji untuk persamaan ijazah itu'.
Pimpinan DAP meneruskan desakan itu ke pimpinan koalisi. Mahathir pun berkali-kali membahas soal ijazah itu dalam sidang kabinet.
Arahan Mahathir pun jelas: janji kampanye itu harus segera direalisasikan.
Tapi Dr Maszlee baru sebatas membentuk tim. Padahal Wakil Menteri Pendidikannya sudah dijabat seorang tokoh pendidikan Tionghoa.
Lama-lama Mahathir tidak tahan. Ia menulis surat panjang. Tujuh halaman. Kepadanya: Dr Maszlee. Inti dari surat itu: agar Maszlee mengundurkan diri saja.
Maszlee pun mundur. Ia hanya 20 bulan menjadi Mendiknas. Mahathir pun kembali merangkap sebagai Mendiknas.
Tidak sampai dua bulan kemudian Mahathir sendiri mengundurkan diri sebagai perdana menteri.
Sejak perintah mundur itu diterima Maszlee pertikaian di internal Partai Pribumi Bersatu memuncak. Ketua umumnya, Dr Muhyiddin Yasin, kian tidak kerasan di Koalisi Pakatan Harapan.
Muhyiddin pun mulai menyusun koalisi 'pintu belakang': Pakatan Nasional. Isinya: sebagian anggota DPR dari Partai Pribumi Bersatu, 11 anggota DPR dari Partai Keadilan Rakyat, anggota DPR dari Partai Islam Pas, Partai Serawak dan semua anggota DPR dari UMNO --yang kalah telak di Pemilu 2018.
Ada 11 anak buah Anwar Ibrahim yang membelot ke Pakatan Nasional. Termasuk Azmin Ali, wakil Anwar di PKR.
Menurut daftar yang dibuat Mahyuddin sebanyak 114 anggota DPR berada di dalam Pakatan Nasional. Berarti sudah mayoritas mutlak --lebih separo anggota parlemen yang 222 kursi.
