FAJAR.CO.ID,SURABAYA -- Aliansi Pelajar Surabaya awal Juni lalu membuat pernyataan tertulis bahwa pembelajaran daring sangat membebani siswa. Baik tugas yang bertubi-tubi maupun beban kuota internet yang membengkak. Kemarin giliran wali murid mengadukan hal yang sama ke DPRD Surabaya.
Anik, warga Donowati, misalnya. Dia mengadu kepada Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti dalam agenda reses. Perekonomian sedang sulit. Namun, wali murid harus tetap membelikan kuota internet bagi anaknya. ”Covid-19 sudah meluluhlantakkan perekonomian dan pendidikan harus dilakukan dari jarak jauh secara online,” ujarnya.
Dia juga mengeluhkan sinyal internet yang tidak stabil. Pembelajaran online yang berdurasi panjang pun tidak maksimal. Karena itu, dia berharap sistem pembelajaran bisa diubah lebih efektif dan tidak bertele-tele.
Reni mengerti perasaan semua wali murid. Menurut dia, situasi memang mengharuskan pelajar untuk tetap di rumah. Sudah ada pembicaraan soal kembali masuk sekolah antara dinas pendidikan dan komite sekolah. Namun, Reni tidak yakin sekolah bisa bergulir secara normal dalam waktu dekat. ”Bahkan, Kemendikbud sudah ngomong kemungkinannya bisa sampai akhir tahun,” kata politikus PKS itu.
Artinya, pembelajaran daring masih panjang. Wali murid juga harus menyisihkan uang untuk membeli paket internet untuk tahun ajaran baru yang dimulai pada 13 Juli nanti.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Supomo sudah menanggapi permintaan kuota internet tersebut. Anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) bisa digunakan untuk membelikan kuota murid. ”Kaitannya dengan Covid, BOS dan bopda bisa digunakan untuk kuota internet. Boleh, sudah ada. Mereka tahu,” kata Supomo.
