Hari menuturkan, apa yang dilakukan oleh Jaksa adalah melakukan eksekusi hukuman badan untuk menjalankan putusan hakim PK, bukan melakukan penahanan. “Hal ini tentu berbeda dengan pengertian penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang,” tandasnya.
Sebelumnya, Otto Hasibuan berencana bersurat kepada Jaksa Agung Sianitar Burhanuddin terkait penahanan kliennya. Sebab, Otto menilai penahanan terhadap Djoko Tjandra terkesan janggal.
“Sekarang yang ingin saya jalankan, saya akan tulis surat kepada Kejaksaan Agung, klarifikasi atas dasar apa pak Djoko ditahan. Karena dalam amar putusan tidak ada kata-kata itu (penahanan),” kata Otto dikonfirmasi, Minggu (2/8).
Otto menyatakan, putusan dua tahun pidana terhadap Djoko Tjandra deklarator bukan bersifat kondemnator. Hal ini yang mendasari akan meminta klarifikasi terhadap Kejaksaan Agung.
Otto mengklaim, Djoko Tjandra pun telah membayarkan denda sebesar Rp 15 juta dan mengembalikan uang senilai Rp 500 miliar yang dirampas oleh negara.
“Jadi tidak ada putusan yang sifatnya kondemnator, menghukum atau memerintahkan Djoko Tjandra harus ditahan. Sekarang pertanyaan saya kenapa dia ditahan, atas amar putusan yang mana? Itu menjadi masalah hukum, apa boleh seseorang ditahan padahal dalam amar putusan tidak ada perintah menahan,” tutup Otto. (jpc/fajar)
