Tenaga medis itu menjadi kekuatan Indonesia untuk melakukan imunisasi atau vaksinasi massal pada awal tahun depan atau akhir tahun 2020. Erick Thohir juga mengatakan vaksinasi dilakukan dengan dua skema yakni melalui bantuan pemerintah dan vaksin secara mandiri.
”Tapi bukan berarti yang bayar didahulukan dari yang gratis, bukan. Nanti ada sinkronisasi jadwal data, jadi bukan juga diputarbalikkan seakan-akan pemerintah cari uang, tapi pemerintah punya gratis,” ucap Erick.
Menanggapi penegasan Erick, Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih berharap semua pihak dapat bekerjasama, berkoordinasi dengan komite dalam melaksanakan vaksinasi. ”Pada saatnya nanti, penyuntikan vaksin di lapangan kami akan koordinasi sampai tingkat kabupaten bahkan kecamatan,” singkatnya.
Di luar konteks persiapan pemerintah dalam pengadaan vaksin, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menyebutkan pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp75 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19. ”Di sini saya coba hitung secara sederhana ya biaya untuk vaksin Covid-19 karena Pak Presiden mewacanakan tahun depan sudah ada vaksin di Indonesia,” terangnya.
Ariyo mengatakan perkiraan biaya Rp75 triliun tersebut dibuat berdasarkan harga vaksin dari Sinovac yaitu sekitar 30 dolar AS per orang, maka dengan menggunakan kurs Rp14.000 harga vaksin per orang adalah sekitar Rp400 ribuan.
Ariyo menyatakan jika pemerintah ingin mencapai standar organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO) maka vaksin harus diberikan kepada 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia. ”Berarti harus ada sekitar 170 juta penduduk yang divaksin jadi total anggarannya kurang lebih Rp75 triliun,” ujarnya.
