Forum Tudang Sipulung, KPPN Makassar II Bahas Layanan Bersih, Profesional, Akuntabel, Anti Korupsi dan Gratifikasi

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pasca memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2019 lalu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Makassar (KPPN) Makassar II membentuk forum komunikasi bersama satuan kerja (satker) mitra kerja di awal tahun 2020.

Forum tersebut sebagai media kordinasi satker mitra kerja KPPN Makassar II dalam pengelolaan keuangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Di samping itu, dalam forum ini juga secara periodik diagendakan sharing diskusi yang berkaitan dengan inisiatif pembangunaan zona integritas menuju WBK/ WBBM diantara mitra kerja.

Di masa pandemi ini, Forum Tudang Sipulung, pada KPPN Makassar II juga tetap efektif yang diantaranya melalui pelaksanakan secara daring.

Pada kesempatan terakhir di tanggal 27 Agustus 2020 kegiatan ini dihadiri oleh 20 satker mitra kerja KPPN Makassar II.

Acara ini merupakan perwujudan inovasi Forum Tudang Sipulung yang merupakan media untuk menguatkan sinergi, berbagi semangat, pengetahuan dan pengalaman untuk mewujudkan layanan yang bersih, professional dan akuntabel, anti korupsi dan anti gratifikasi dengan segenap mitra kerja yang sedang membangun/ dalam proses evaluasi Zona Integrasi menuju WBK/WBBM.

Acara diawali dengan sambutan Kepala kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan, Sudarmanto. Ia mengharapkan, semua satker bisa menwujudkan layanan publik yang bebas korupsi, bersih dan melayani.

Selanjutnya dilanjutkan dengan sharing Kepala KPPN Makassar I, Saor Silitonga. Ia menjelaskan mengenai bagaimana KPPN Makassar I dapat meraih predikat WBK salah satunya dengan adanya semangat atau tekad bersama dalam mewujudkan WBK dan memenuhi semua unsur pengungkit yang diminta.

Pada kesempatan kali ini KPPN Makassar II juga mengundang narasumber dari Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Subhan Djoer,

Dia memaparkan, bagaimana setiap unit harus menjalankan fungsinya, memberikan layanan dengan biaya sesuai yang sudah diamanatkan, dan menghindari praktek-praktek KKN yang dapat merusak citra unit kerja.

Sementara itu, Kepala KPPN Makassar II, Adi Setiawan, juga turut memberikan sharing bagaimana KPPN Makassar II dapat meraih predikat WBK dan persiapan-persiapan yang dilakukan untuk menghadapi penilaian WBBM tahun ini. "Untuk mewujudkan WBBM, KPPN Makassar II telah menciptakan inovasi terutama dalam masa pandemi demi kemudahan layanan para satuan kerja," bebernya. (*)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan