FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PP Muhammadiyah memastikan tidak akan ikut dalam aksi tolak UU Cipta Kerja yang dilakukan Aliansi Anti Komunis (Anak) NKRI.
Anak NKRI digawangi tiga ormas besutan Habib Rizieq. Yakni Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dan GNPF Ulama.
Rencananya, demo bertajuk Aksi 1310 itu digelar oleh Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U).
Aksi demo itu dilakukan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10) besok.
Kepastian itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan resminya, Senin (12/10/2020).
Bahkan, Muhammadiyah mewanti-wanti angotanya agar tidak ikut dalam aksi tersebut.
“Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa (13/10),” ujar Mu’ti.
Ia menegaskan, Muhammadiyah saat ini lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya pada pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
“Dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi,” ujarnya.
Anggota British Council Advisory Board 2006-2008 ini menyatakan, aksi demonstrasi lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.
Selain itu, sambungnya, Islam mengajarkan untuk meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya.
Menurutnya, dalam hukum Islam, hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan ketimbang hal yang penting (muhim).
Kendati demikian, ia memastikan bahwa Muhammadiyah tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Utamanya yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, serta yang menyangkut umat Islam.
Akan tetapi, lanjutnya, Muhammdiyah juga menghormati masyarakat yang ikut demonstrasi.
Sebab, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD.
Oleh karena itu Muhammadiyah mengingatkan masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan ataupun vandalisme.
“Aparat keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi clash antara masyarakat dengan aparat,” imbaunya.
Namun soal unjuk rasa untuk menurunkan pemerintahan yang sah, Muhammadiyah tegas menolaknya.
“Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa,” pungkas dia.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin menyatakan, aksi demo dimaksud dilakukan oleh Aliansi Anti Kumunis (Anak) NKRI.
“Ini adalah aksi lanjutan yang jauh sebelum buruh buat aksi kemarin kami sudah lakukan aksi serupa (tolak Omnibus Law) satu paket dengan RUU HIP ketika itu,” kata Novel saat dihubungi Pojoksatu.id, Senin (12/10/2020).
Anak buah Habib Rizieq Shihab ini mengklaim, aksi 1310 itu akan digelar serentak di seluruh Indonesia.
“Aksi digelar di berbagai daerah, tidak dipusatkan di Jakarta. Untuk jumlah (massa), tentunya kami tidak bisa berikan angka pasti karena sikon daerah berbeda-beda,” ujar Novel.
Pihaknya juga mengimbau, agar peserta aksi 1310 memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
“Kami intruksikan agar tetap ikuti protol kesehatan,” kata Novel.(jpnn/ruh/pojoksatu)
