FAJAR.CO.ID, BONE -- Aksi unjuk rasa memperingati dua tahun kepemimpinan jilid dua Bupati dan Wakil Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi dan Ambo Dalle sempat ricuh.
Kericuhan terjadi ketika massa aksi hendak masuk halaman Kantor Bupati Bone, tetapi dihadang oleh Satpol-PP dan polisi. Sehingga sebagian massa aksi memaksa masuk dengan memanjat pagar.
Dari informasi yang dihimpun dalam peristiwa tersebut tiga orang mengalami luka di bagian kepala. Ada kader HMI, ada juga kader PMII.
"Ada tiga orang dari kami yang mengalami luka dibagian kepala. Diduga karena dipukul oleh aparat. Bahkan ada yang berdarah," kata Koordinator Lapangan, Muhammad Nurwan Tiftah, Selasa (2/10/2020).
Kata dia, ketiganya pun langsung dibawa ke UGD RSUD Tenriawaru untuk menjalani perawatan. Pihaknya pun sangat menyayangkan aksi pemukulan terjadi.
"Aparat yang harusnya melayani, melindungi dan mengayomi justru melakukan pemukulan. Padahal aksi kami ini aksi damai. Hanya ingin bertemu dengan bupati untuk menyampaikan tuntutan dan evaluasi dua tahun kepemimpinan Tafaddal jilid dua di Bone," jelasnya.
Setelah aksi di kantor bupati, kelompok Cipayung melanjutkan aksinya di kantor DPRD Bone untuk menyampaikan tuntutannya. Ada 14 poin tuntutan yang harus diperhatikan dengan serius yakni, pengurusan e-KTP, layanan perizinan usaha, tatanan kota buruk.
Pengelolaan sampah tidak ada solusi, retribusi jalan melanggar dan cenderung pembiaran, pembagian kuota pupuk, transparansi APBD, formulasi pendidikan di tengah pandemi, transparansi anggaran pendidikan.
Kemudian masalah Bansos dan DTKS, transparansi anggaran covid, keberadaan Perusda, Perda Kepemudaan, dan rencana peminjaman Rp500 miliar.
Sudri, Perwakilan PMII menguraikan bahwa, khusus tata letak kota, master plan pembangunan Bone tidak jelas. Itu dilihat dari pembangunannya, seperti pembangunan trotoar tahunan, sampahnya tidak terurus, kawasan pembangunan layanan publik yang sebelumnya ditetapkan di sekitaran stadion pindah kembali ke Jl Ahmad Yani.
"Berdasarkan hasil otonomi daerah sebelum pemerintahan Idris Galigo kan ada penetapan master plan pembangunan jangka panjang dan pendek, atau biasa juga disebut blue print. Sekarang tidak jelas," ucao Ketua PMII Cabang Bone itu. (agung/fajar)
