FAJAR.CO.ID, BONE -- Kepemimpinan Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, dan Wakil Bupati Bone Ambo Dalle (Tafaddal) jilid II penuh prestasi.
Mulai dari penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun Kemenpan RB, opini WTP dari BPK, penghargaan dari Gubernur Sulsel tentang gerakan 5000 anak Lisu Massikola, lalu komitmen dalam menihilkan perkawinan anak, penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Lontara Sakke.
Kemudian, dari BPS karena melampaui target dari sensus penduduk, penghargaan Menteri Pertanian sebagai daerah peringkat VII produksi beras di Indonesia, penghargaan kategori Proklim Lestari dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Penghargaan dan lencana emas sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terbaik Sulsel dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan masih banyak yang lainnya.
Jika merujuk pada data Bappeda Kabupaten Bone untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari 2017 hingga 2019 persentase penduduk miskin trennya terus menurun. Sekarang sudah 10,6 persen. Targetnya tahun ini harus satu digit.
Jumlah penduduk miskin juga menurun dari 79.560 jiwa menjadi 76.250 jiwa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 65,67 persen, pertumbuhan ekonomi 7,01 persen, tingkat pengangguran 3,25 persen. Untuk tingkat inflasi dari 4,69 persen menjadi 1,64 persen, gini ratio 0,366 persen.
Kepala Bappeda Bone, Ade Farid Ashar mengutarakan, untuk anak tidak sekolah dalam RPJMD Bone urutan ke 23 dari 24 kabupaten kota tahun 2019. Di bawanya hanya Jeneponto. "2020 sementara akan digenjot. Dari 52.000 jiwa menjadi 49.000 jiwa sekarang. Kita juga bekerja sama Unicef," katanya Rabu (4/11/2020).
Untuk IPM kata dia, dibentuk atas tiga dasar yakni, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Setelah dipotret apa yang menjadi kekurangan di Bone adalah putus sekolah. Makanya, data IPM sekarang berbasis SDKK yang dimiliki Pemkab, dan sekarang ada data terbaru data SIPBM yang terintegrasi dengan kementerian.
Dua aplikasi itu nanti harus up to date. Semua perangkat desa sudah dilatih untuk proses pengimputan SIPBM. Kemudian ada 50 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kecematan, desa dan kelurahan untuk menarik anak yang putus sekolah.
Memang diakuinya Ade, kondisi pandemi covid membuat kebijakan regulasi yang berubah-ubah, ada refocusing. Kemudian memang sudah sampai waktunya mensingkronkan RPJMD kabupaten dengan provinsi. Makanya dilakukan revisi.
"Tetapi, Tafaddal tidak mengingkari janjinya. Bisa tidaknya kita mencapai indikator utama RPJMD tergantung dari kinerja OPD," kunci alumni STPDN itu. (agung/fajar)
