FAJAR.CO.ID, ENREKANG -- Pemerintah Kabupaten Enrekang pusing tujuh keliling menghadapi tahun 2022. Pasalnya, beberapa beban masih menghantui keuangan daerah.
Baru masuk tahun baru 2022, Pemkab Enrekang sudah sibuk mengurusi beban-beban yang akan dibayar nanti. Diantaranya, gaji honorer lebih dari Rp25 miliar per tahunnya, gaji pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (PPPK) Rp5 miliar, pembayaran dana utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp50 miliar per tahun, anggaran penanggulangan Covid-19 dan utang ke pihak ketiga (kontraktor) yang masih menumpuk.
Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Enrekang, Adhy Hasan mengatakan, beberapa program di tahun 2022 tidak akan maksimal, dikarenakan anggaran yang sangat terbatas.
Ditambah lagi kata dia, Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Enrekang dikurangi sebanyak Rp16 miliar di 2022. Didalamnya sudah termasuk pembayaran gaji PPPK dan pembayaran utang PEN.
"DAU kita turun. Di 2021 itu kita dapat DAU Rp512 miliar, sementara untuk tahun 2022, hanya mendapatkan Rp496 miliar. Sebenarnya PEN ini bukan beban karena ada uangnya. Tapi kalau pembayaran pokok utangnya, iya kami akui memang beban. Jadi kita tidak bisa mengharap DAU lagi tahun ini, maumi diapa," jelasnya kepada FAJAR, Minggu, 2 Januari.
Banyaknya beban ini berdampak pada pengurangan pagu di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Enrekang. Sementara APBD 2022 sendiri hanya sebesar Rp974 miliar.
Tak hanya pagu di OPD, dana hibah beberapa organisasi dan partai politik (parpol) juga akan dikurangi. Menurut Adhy, pembatasan dana hibah ini juga menjadi langkah Pemda untuk mengurangi keluarnya biaya.
"Dana hibah akan dibatasi. Jadi perencanaan hibah tahun ini yang signifikan nilai tidak ada. Memang yang wajib dibiayai ada, seperti kemarin itu Koni Rp775 juta, PMI Rp50 juta, Pramuka, dan bantuan Parpol," ungkap Adhy.
Dia juga mengimbau, kepada semua OPD termasuk DPRD Enrekang, untuk mengurangi kegiatan-kegiatan di luar kota seperti perjalanan dinas. Bila tak terlalu mendesak, aktivitas tersebut lebih baik dikurangi. Agar meminimalisir pengeluaran.
"Yang kegiatan-kegiatan di luar kota juga akan dikurangi. Hal ini untuk meminimalisir pengeluaran. Ini kita liat pertimbangan urgensinya lagi, kalau memang memang tidak perlu tidak usahlah melakukan perjalanan dinas seperti itu," ujarnya.
Meski demikian, lanjut Adhy, pihaknya akan terus berusaha dalam mengefektifkan anggaran yang terbatas itu. Dia juga menargetkan serapan anggaran di 2022 akan mencapai 100 persen, sehingga tidak ada Silva yang tertinggal.
"Satu ji kuncinya, efektifitas anggaran. Berapapun pagu itu yang harus dimaksimalkan. Kami berusaha untuk money follow program, bukan program follow money. Kemarin 2021 kita punya Silva sekitar Rp5 miliar, tahun ini target kita silvanya Rp1 miliar," bebernya.(Rach)
