FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mencuat dan memicu kontroversi.
Dalam perkembangan terbaru, beredar kabar bahwa Jokowi akan melaporkan empat orang ke pihak kepolisian terkait tudingan tersebut.
Menanggapi hal itu, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan memberikan komentar menohoknya.
Dikatakan Gus Umar, sapaannya, langkah pelaporan ke polisi bukanlah cara terbaik untuk meredam isu yang sudah berlarut-larut ini.
"Seharusnya ini tak perlu dilakukan Jokowi. Cukup tunjukkan saja ke publik ijazah kelulusannya di UGM," ujar Gus Umar di X @UmarHasibuan__ (23/4/2025).
Gus Umar menyebut bahwa jika Jokowi merasa difitnah terkait keaslian ijazahnya, cara paling sederhana dan transparan untuk menyelesaikannya adalah dengan membuka data akademik secara langsung kepada publik.
"Jika dia merasa itu fitnah terhadap dirinya, bisa selesai dan tak berlarut-larut," imbuhnya.
Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, pernah menanggapi rencana Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi penyebar isu dugaan ijazah palsu.
Dikatakan Ferdinand, langkah Jokowi tersebut tidak lebih dari sekadar ancaman yang tidak akan benar-benar dilakukan.
"Menurut saya, apa yang dilakukan Jokowi, mengumpulkan pengacara untuk mengambil langkah hukum terkait persoalan ijazahnya itu, basa-basi dan gertak sambal," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (10/4/2025)
Ferdinand mengatakan, jika Jokowi berani menempuh proses hukum, maka orang-orang akan menuntut pembuktian ijazahnya.
Maka dari itu, ia menilai, jika memang ingin menyelesaikan polemik, seharusnya Jokowi cukup menunjukkan bukti otentik berupa ijazah aslinya kepada publik.
"Kalau toh ujung-ujungnya pembuktian ijazah, kenapa tidak ditunjukkan saja, kan selesai persoalan. Kan semudah itu," sebutnya.
Tambahnya, apa yang dilakukan Jokowi itu hanya ingin menakuti pihak yang dikabarkan akan mendatangi UGM untuk mendapatkan data lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi.
"Itu hanya untuk menakuti orang apalagi ini kak tanggal 15 rencananya akan ada yang mengecek UGM dan di mana Jokowi KKN ketika kuliah," tandasnya.
Ferdinand bilang, jika saja benar orang-orang seperti mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, mendatangi UGM, maka akan menjadi ancaman tersendiri bagi Jokowi.
"Ini tentu ancaman besar bagi Jokowi, jadi saya pikir cara dia merespons ini adalah bentuk kepanikan, kekhawatiran, keresahan, ketakutan," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
