FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pelaksanaan rapat pleno yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba tengah menjadi perbincangan hangat setelah DPD I Partai Golkar Sulsel mengeluarkan pernyataan keras.
Rapat tersebut dipertanyakan karena diduga tidak melibatkan unsur kepengurusan inti, termasuk ketidakhadiran sekretaris DPD II, serta munculnya dugaan keterlibatan kader dari partai lain.
Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng, mengutarakan kekecewaannya terhadap pelaksanaan pleno yang dinilai menyalahi prosedur internal partai.
Ia menyebut pelaksanaan tersebut patut dipertanyakan karena tidak memenuhi standar kepartaian, khususnya dalam hal keterlibatan pengurus inti.
"Kami menyayangkan terjadinya pelaksanaan pleno yang digelar oleh Golkar Bulukumba tanpa pelibatan pengurus inti Partai Golkar Bulukumba, bahkan termasuk tidak terlibatnya Sekretaris Partai Golkar Bulukumba, apalagi dalam rapat tersebut kami temukan adanya kader dari Partai lain," tegas Andi Marzuki.
Ia memastikan bahwa DPD I akan memberikan teguran keras sebagai bentuk penegakan disiplin organisasi, terlebih karena proses dukungan terhadap calon ketua belum bisa dilakukan sebelum ada penetapan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
"Sejatinya belum ada penyerahan dukungan sebelum adanya jadwal Musda yang ditentukan oleh DPP. Kalau untuk sosialisasi visi dan misi kepada pemilik suara di Musda, tentunya kami berikan ruang untuk itu," tambahnya.
Andi Marzuki juga menekankan pentingnya menjadikan petunjuk pelaksanaan DPP sebagai acuan utama dalam menyelenggarakan Musda.
Dokumen JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 disebut mengatur secara rinci seluruh proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon ketua DPD.
"DPP telah mengeluarkan Juklak dimana Juklak itu semestinya harus dipedomani bagi seluruh pemilik suara pada Musda nantinya, karena dalam Juklak tersebut sudah jelas disampaikan terkait penyerahan dukungan hingga pada persyaratan calon ketua," terang Marzuki.
Ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penetapan waktu pelaksanaan Musda sepenuhnya berada di tangan DPP.
"Terkait penetapan jadwal Musda itu akan ditentukan oleh DPP melalui rapat penetapan jadwal Musda Partai Golkar di tingkat provinsi," pungkasnya.
Dengan dinamika ini, DPD I Golkar Sulsel mengingatkan seluruh kader untuk menjaga integritas proses organisasi dan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh struktur tertinggi partai.
(Muhsin/fajar)
