FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, angkat suara terkait kebijakan pemerintah terkait pemindahan administrasi empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara.
Dikatakan Anas, kebijakan ini bukan hanya tidak mendesak, tetapi juga berpotensi memicu persoalan yang lebih luas.
"Memindahkan kepemilikan 4 pulau dari Aceh ke Sumut sungguh merupakan kebijakan yang tidak urgen. Tidak tergolong prioritas. Lalu kebijakan ini mendatangkan masalah," ujar Anas di X @anasurbaninggrum (15/6/2025).
Ia menilai keputusan tersebut bisa berkembang ke arah yang sensitif dan tidak produktif bagi arah kebangsaan Indonesia ke depan.
Terlebih kini, menurutnya, masalah tersebut sudah berada di tangan Presiden.
“Saran kepada Presiden, sebaiknya dikembalikan lagi ke Aceh. Iya, dikembalikan,” lanjut Anas.
Ia juga menekankan pentingnya langkah lanjutan berupa pengelolaan yang benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
“Lalu diikuti langkah-langkah pengelolaan yang efektif agar potensinya bisa dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Bukan sekadar dikembalikan. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Blak-blakan, Anas menyinggung cara kebijakan diambil dalam pemerintahan saat ini:
"Peribahasa lama, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Yang baru, sekali teken empat pulau pindah alamat. Sekali ketok empat tambang ijinnya hilang," kuncinya.
Sebelumnya, Akbar Faizal melontarkan kritik tajam terkait pemindahan empat pulau dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara.
Dalam pernyataan bernada satir, ia menyinggung soal keserakahan dan kemarahan publik yang semakin meningkat.
“Keturunan Nabi tak mengincar harta orang apalagi empat pulau,” kata Akbar @akbarfaizal68 (15/6/2025).
Ia merespons dinamika yang terjadi di tengah isu pemindahan wilayah yang kini dipimpin oleh menantu mantan Presiden Jokowi, Bobby Nasution.
Ia menilai apa yang telah diraih sejauh ini tampaknya belum cukup bagi klan Jokowi.
"Tak pernah cukup ternyata apa yang sudah kalian dapatkan,” tambahnya.
Akbar juga menyindir keras sikap elite politik yang dinilai tidak peka terhadap suara rakyat.
“Maka jangan bertanya mengapa banyak orang yang marah pada kalian,” tandasnya.
(Muhsin/fajar)
