"Pihak jokowinya blunder , yg pusing jokowinya salah terjemahan kali tu , atau gak ngerti arahan nya , padahal kalau bilang partai merah lebih masuk akal daripada partai biru," cuap warganet lainnya.
Sebelumnya, Ibas menyatakan, selain rencana hukum, pihak Partai Demokrat juga meminta agar mantan presiden Jokowi dan pihak terkait membuka ruang klarifikasi secara terbuka agar tidak terjadi konflik opini di tengah masyarakat.
“Kami juga mendorong Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada ruang bagi adu domba, fitnah, dan penggiringan opini sesat,” kata Ibas.
Terkait penyebutan “Partai Biru” sebagai dalang isu ijazah palsu, Ibas membantah keras tuduhan tersebut. Ia menyebut hal itu sebagai upaya fitnah dan pembunuhan karakter.
“Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa ‘partai biru’ adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit,” ujar Ibas.
Ia juga menegaskan bahwa Demokrat tidak memiliki kaitan dengan Roy Suryo, yang telah keluar dari partai sejak 2019. Maka dari itu, pernyataan Roy Suryo menurutnya tidak mencerminkan sikap resmi Demokrat.
Ibas menilai, upaya mengaitkan Demokrat dengan isu ijazah palsu merupakan bentuk manuver politik yang tidak sehat. Ia mengimbau agar semua pihak berhenti menyebarkan tuduhan tak berdasar dan menyerahkan perkara hukum kepada pihak berwenang.
