Pemerintah Siap Aktifkan Narasi Tunggal Terkait Bencana Sulteng
Dikatakan Rudiantara, salah satu langkah Pemerintah untuk memanilisir terjadinya infromasi tak benar, maka Pemerintah lewat forum merdeka barat 9 diharuskan mengaktifkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 untuk berkoordinasi antar Pemerintah, sebagaimana dilakukan saat penanganan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Itu dilakukan melalui Forum Merdeka Barat 9, jadi apabila ada isu-isu yang bertentangan dengan informasinya, maka Forum Merdeka Barat 9 itu diaktifkan. Nah, kembali untuk yang penanganan gempa ini juga nanti Insya Allah dikoordinasi, tentu akan dilakukan oleh Pemerintah. Bentuknya apa, apakah seperti Inpres waktu gempa di Lombok, saya belum tau, tetapi Pemerintah all-out,” ucapnya.
Menteri kelahiran Bogor pada tahun 1959 ini melanjutkan, Pemerintah terus membangun koordinasi antar kementerian untuk memulihkan kondisi di Kota Palu dan Donggala pasca bencana gempa dan tsunami dua hari kemarin. Dia juga menuturkan, Pemerintah Pusat belum bisa membebani Pemerintah daerah (Pemda) dalam memulihkan kembali kondisi di dua kota tersebut, karena sebagian keluarga Pemda juga menjadi korban gempa dan tsunami tersebut.
“Karena Pemda, boleh dikatakan pejabat-pejabatnya masih konsen dengan keluarga, inikan masalah kemanusiaan gitu loh. Saya di sana juga memahami kalau ada pejabat yang belum aktif di kantor, karena infrastrukturnya, mungkin kantornya juga udah retak dan sebagainya. Keluarganya belum tau ada dimana, sehingga saat berkumpul lebih didorong oleh Pemerintah pusat,” jelasnya.
