Selain pembangunan LPKN, Pemasyarakatan juga akan melakukan penataan organisasi Ditjen PAS sesuai Renstra Ditjen PAS Tahun 2020-2024, penataan struktur organisasi UPT Pemasyarakatan, operasionalisasi lapas untuk Narapidana kategori High Risk di Langkat dan Kasongan higga pembentukan wilayah khusus Pemasyarakatan Nusakambangan.
“Hampir separuh penghuni kita lapas/rutan ini kasus narkoba. Makanya kita dorong ada LPKN di setiap wilayah,” terang Utami.
Omnibus Law peraturan tentang Pemasyarakatan menjadi target dalam penataan peraturan perundang-undangan. Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan masih didorong untuk disahkan sekaligus pembentukan peraturan pelaksanaannya.
Penanganan overcrowded dan overstaying yang terjadi di hampir seluruh UPT Pemasyarakatan juga masih menjadi perhatian khusus. Pelaksanaan crash program yang sukses dilaksanakan pada tahun 2019 akan kembali dilaksanakan di tahun 2020 sebagai salah satu cara menanggulangi overcrowded dan menuju zero overstaying.
Peningkatan pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga dilakukan. Beberapa layanan tersebut antara lain hak remisi, integrasi, pembinaan kemandirian, kesehatan dan rehabilitasi. Ditargetkan sebanyak 21.540 WBP akan mengikuti program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis, sosial dan pasca rehabilitasi. Utami juga menambahkan, rencananya WBP yang telah melewati seluruh tahapan rehabilitasi akan didorong untuk menjadi konselor adiksi.
“Kita akan mendeklarasikan pemberian hak integrasi di pertengahan Januari ini. Jadi sudah dihitung sejak awal tahun. Nanti juga bisa direncanakan remisi tambahan bagi WBP yang bisa memberikan kontribusi terbaik untuk negara. Selain itu kualitas WBP juga akan kita tingkatkan lagi dengan berbagai pelatihan yang tersertifikasi juga berkaitan dengan ketahanan pangan,” tambah Utami.