Zona wijauh di Sulsel terharap covi-19 hanya di Toraja Utara. Apakah bisa sekolah tatap muka bisa disana?
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Mayoritas daerah di Sulsel belum bisa memberlakukan belajar tatap muka di sekolah. Hanya satu, Kabupaten Toraja Utara. Sejauh ini, wilayah tersebut sudah masuk dalam zona hijau pandemi coronavirus desease (covid-19). Meski begitu, statusnya tetap dievaluasi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Nakarim mengatakan, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi covid-19 cukup tegas. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama.
"Tahun ajaran 2020/2021 tetap diputuskan dimulai Juli tahun ini. Tidak ada perubahan," ungkapnya, Senin, 15 Juni. Satuan pendidikan atau sekolah di daerah yang masuk zona kuning, oranye dan merah dilarang melaksanakan pertemuan tatap muka.
Tetap melanjutkan kebijakan belajar dari rumah (BDR). Kira-kira 94 persen peserta didik ada di zona ini atau ada di 429 kabupaten/kota. "Sementara 6 persen peserta didik ada di zona hijau di 85 kabupaten dan kota. Mereka bisa menggelar tatap muka, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemdanya bisa memutuskan menggelar kebijakan belajar dengan tatap muka," bebernya.
Akan tetapi, pengambilan keputusan belajar tatap muka ada kriteria dan prosedurnya. Syarat pertama zona hijau yang diputuskan tim gugus tugas. Kemudian pemda harus memberikan izin. Sekolah juga harus memenuhi prosedur protokol kesehatan.
"Terakhir orang tua siswa harus setuju. Misalnya sudah zona hijau, pemda setuju, sekolah siap, tetap orang tua masih merasa tidak nyaman, siswa bersangkutan bisa tetap belajar di rumah," jelasnya. Kemendikbud juga sudah membuat tahapan pembelajaran tatap muka di zona hijau. (Lihat grafis).
Plt Kadisdik Sulsel, Basri mengatakan, setelah ada kebijakan kemendikbud, pihaknya akan menggelar rapat dalam waktu dekat. Sesuai instruksi kemendikbud, sekolah yang dibolehkan tatap muka hanya untuk daerah yang masuk zona hijau.
"Terakhir di Sulsel itu hanya ada Toraja Utara yang masuk zona hijau. Tetapi, ini akan kita cek kembali ke gugus tugas terkait zonasi risiko covid-19 di Sulsel," bebernya.
Kata dia, kebijakan kemendikbud sebenarnya sudah hampir sama dengan skenario yang disiapkan Disdik Sulsel. Misalnya dengan membagi kelas menjadi sistem sif. Ada kelompok masuk pagi dan ada yang masuk siang.
"Misalnya sekelas total 36 siswa, ini dibagi dua, bergiliran agar ada pengaturan jarak. Kemudian jam istrahat ditiadakan atau dihapus. Jam istirahat itu rawan siswa berkumpul, berkerumun sehingga potensi terjadi kontak fisik," bebernya.
Selain itu, sekolah juga diminta menerapkan nanti protokol ketat kesehatan. Seperti wajib melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan kelas minimal sekali sehari. Menyiapkan wastafel untuk cuci tangan dan hand sanitizer.
"Termasuk menyiapkan aturan wajib memakai masker. Terkait penerapan sekolah tatap muka ini perlu dirapatkan lintas sektor. Kita upayakan secepatnya. Apalagi saat ini konsentrasi kita terbagi karena penerimaan peserta didik baru (PPDB) sementara berjalan. Kita upayakan sudah ada keputusan sebelum Juli," tukasnya.
Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla mengapresiasi kebijakan Kemendikbud yang tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Menurutnya, kesehatan dan keselamatan harus tetap prioritas. Apalagi, ada opsi yang bisa ditempuh selain tatap muka.
"Saya kira belajar daring harus tetap jadi rujukan utama skema belajar. Apalagi pandemi masih terus meningkat," bebernya.
Di Sulsel misalnya, meskipun Toraja Utara misalnya masuk zona hijau mesti dikaji betul kesiapannya. Apalagi kasus positif Covid-19 di Sulsel sangat dinamis. Zona hijau juga sebenarnya bisa berubah parameternya seketika bila ada kasus positif terdeteksi.
"Makanya harus bagus ini persiapannya. Terutama di masa transisi. Jangan langsung dilonggarkan bisa tatap muka. Itu bahaya kalau tiba-tiba muncul penyebaran dari sekolah atau klaster sekolah," terangnya.
Menurutnya, perlu perumusan bersama. Namun kata dia, idealnya Sulsel secara keseluruhan baiknya tetap menerapkan kebijakan belajar dari rumah (BDR). Terlebih, puncak pandemi belum bisa diperkirakan.
"Prinsip kehati-hatian sekali lagi harus jadi pertimbangan utama. Kita baiknya menunggu pandemi ini lajunya menurun sebelum memutuskan bisa tatap muka meskipun itu di skala kabupaten," tandasnya. (fik/abg)
