Pelajaran lain: menko boleh hebat, menteri boleh hebat, tapi pelaksana pemerintahan yang sesungguhnya adalah para dirjen di kementerian.
Dirjen pun, berdasarkan pengalaman saya, terlalu sibuk dengan urusan politik atas. Maka pelaksana kebijakan yang paling sebenarnya adalah para direktur di kementerian.
Bahkan jangan-jangan para direktur pun hanya sibuk melayani dirjen dan menteri mereka.
Maka pelaksana yang lebih sesungguhnya lagi adalah para pejabat yang levelnya di bawah direktur.
Jadi negara ini bisa berjalan atau tidak sebenarnya di tangan mereka itu. Itulah yang disebut birokrasi. Ya seperti itu.
Rasanya Pak JK pernah menyampaikan tesis seperti itu.
Apakah mereka itu orang-orang malas yang bodoh?
Sama sekali bukan. Mereka umumnya S-2. Bahkan lulusan luar negeri. Setidaknya sering ikut pendidikan singkat di negara maju.
Lalu di mana persoalannya?
Mereka itu orang penakut.
Khususnya takut melanggar aturan.
Lho, bukankah Presiden Jokowi sudah habis-habisan mengeluarkan payung hukum tingkat tertinggi?
Saya berani bersaksi: belum ada presiden yang seberani Pak Jokowi mengeluarkan keputusan presiden atau pun peraturan presiden. Pun Perppu.
Bahkan untuk mengatasi krisis Covid-19 ini Presiden Jokowi sudah mengeluarkan ”payung sapu jagat”. DPR-pun sudah praktis ”tutup mata”: mengesahkannya.
Tapi sekali lancung sulit kembali. Terlalu banyak kasus orang tidak salah dimasukkan tahanan. Mengerikan. Hanya dengan alasan melanggar peraturan. Korupsi sudah identik dengan melanggar peraturan.
Bahkan ada yang hanya karena melanggar prosedur.
