"Tata kelolanya juga mengalami masalah. Masalah yang timbul meretas dari ketidakandalan data, kurang transparannya aparatur di daerah yang ditugaskan untuk melakukan pendataan dan distribusi, hingga ragam bansos yang variatif dan diusung oleh kementerian/lembaga yang berbeda, namun dengan tujuan yang kurang lebih sama. Sehingga berisiko terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan," kata Agung.
Agung menekankan, penanganan kesehatan dan JPS merupakan tahapan krusial yang dibutuhkan untuk bertahan dan pulih. "Karenanya harus dikelola dengan cermat tetapi juga tetap proaktif," jelas dia. (jpnn)
