Untuk IPM kata dia, dibentuk atas tiga dasar yakni, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Setelah dipotret apa yang menjadi kekurangan di Bone adalah putus sekolah. Makanya, data IPM sekarang berbasis SDKK yang dimiliki Pemkab, dan sekarang ada data terbaru data SIPBM yang terintegrasi dengan kementerian.
Dua aplikasi itu nanti harus up to date. Semua perangkat desa sudah dilatih untuk proses pengimputan SIPBM. Kemudian ada 50 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kecematan, desa dan kelurahan untuk menarik anak yang putus sekolah.
Memang diakuinya Ade, kondisi pandemi covid membuat kebijakan regulasi yang berubah-ubah, ada refocusing. Kemudian memang sudah sampai waktunya mensingkronkan RPJMD kabupaten dengan provinsi. Makanya dilakukan revisi.
"Tetapi, Tafaddal tidak mengingkari janjinya. Bisa tidaknya kita mencapai indikator utama RPJMD tergantung dari kinerja OPD," kunci alumni STPDN itu. (agung/fajar)
