FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kebijakan Wali Kota Makassar Danny Pomanto untuk menunda pemilu raya RT/RW menuai kontroversi.
Anggota Komisi C DPRD Makassar, Nunung Dasniar salah satu dari legislator yang turut menyoroti.
Dia menilai, keputusan pemerintah kota Makassar itu malah akan menambah kegaduhan yang terjadi.
Apalagi sudah lama masyarakat menginginkan pemilu raya segera digelar. Bahkan sempat terjadi aksi demonstrasi menuntut pemilu raya digelar secepat mungkin.
"Pemkot tidak boleh menunda, pasti akan ada riak-riak di masyarakat dan besar kemungkinan akan ada demo," kata Nunung Dasniar saat ditemui di Kantor DPRD Makassar, Kamis (6/10/2022).
Dia juga heran dengan sikap Pemkot Makassar yang tiba-tiba menunda pemilihan ini.
Padahal Pemilihan RT/RW sudah disokong anggaran di APBD Perubahan sebesar Rp2,9 miliar.
"Hak masyarakat yang didahulukan, anggaran sudah diketuk, tunggu apa lagi," tegasnya.
Jika salah satu alasannya karena sistem e-voting yang belum siap atau maksimal, Pemkot Makassar bisa melakukan pemilihan secara manual atau konvensional.
Ia menilai, penundaan Pemilu Raya RT/RW hingga tahun 2024 sangat lama.
Jangan sampai ada kepentingan politik di dalamnya yang bisa mengganggu ketenangan masyarakat.
Apalagi sekarang ini banyak masyakarat yang mengeluh bahwa pelayanan di RT/RW tidak terlalu baik.
Hal tersebut karena minimnya pengetahuan Pj RT/RW yang menjabat saat ini.
"Jangan buat masyarakat berpikiran negatif, pemerintah harus selektif untuk memilih dan mendampingi masyarakat di tingkat RT/RW," tandas Legislator dari Fraksi Gerindra ini.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Harun Rani mengatakan, sejauh ini telah dilakukan sosialisasi bahkan telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2022 sebesar Rp2,9 Miliar.
Di anggaran itu termasuk anggaran honor panitia hingga pelaksanaan Bintek.
“Sosialisasi telah dilakukan, tinggal Bintek. Harus bijak melihat kondisi. Dianggarkan di APBD-P Rp2,9 Miliar termasuk anggaran honornya panitia pelaksana, panitia pemilihan, TPS sampai bimtek-nya. Kalau nda dilaksanakan, berarti nggak dipakai. Iya (jadi silpa),” beber Harun Rani.
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan menunda pemilihan ketua RT/RW atau pemilu raya hingga tahun 2024.
Pemilu raya ketua RT/RW itu rencananya akan digelar bersamaan dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Keputusan itu diambil karena menurut Danny kondisi saat ini tidak kondusif.
“Diundur saja pilkaranya (pemilu raya) sampai waktu yang memungkinkan. Kalau ada setuju, tidak setuju begitu, nda kondusif ki. Kita ikut saja sekalian serentak, ikut presiden, pileg, langsung RT/RW juga,” kata Danny, Rabu, (5/10/2022).
Lebih lanjut kata Danny, saat ini sistem pemilihan saja masih menjadi perdebatan, e-voting atau manual.
Sehingga langkah itu diharapkan mampu meminimalisir kerawanan sosial menuju tahun politik.
“Karena masih pertengkaran e-voting atau tidak, kemungkinan besar karena bertengkar dan ada kerawanan sosial. Kemungkinan saya mundur saja, daripada bertengkar, ini sudah mau masuk tahun politik. Bahaya nanti,” tandas Mantan Dosen Arsitek Unhas ini.
Diketahui, sebanyak 5.975 jabatan ketua RT/RW di Makassar yang belum definitif alias dijabat oleh Pj. Rinciannya 996 Ketua RT dan 4.979 Ketua RW.
Danny menunjuk Pj RT/RW tersebut sesuai dengan Perwali Nomor 27 Tahun 2023 pada Maret 2022 lalu.
Sebelumnya, pemilihan ketua RT/RW sempat dijadwalkan di bulan November ini.
Begitu pun dengan Perwali Pemilu Raya sebelumnya menjadi atensi pemerintah kota untuk segera dirampungkan. (selfi/fajar)
