Selama ini, menurutnya banyak investor mundur ketika proses due dilligences karena menemukan kerusakan lingkungan dan berdampak negatif ke komunitas masyarakat yang diakibatkan aktivitas tambang. Lalu banyak ditemukan pembangunan PLTU batu bara di kawasan pemurnian nikel menjadi kendala dari sisi investor negara maju.
"Apalagi sejak adanya UU (Undang-Undang) Cipta Kerja, perlindungan lingkungan hidup dan kriminalisasi masyarakat penolak tambang cukup marak. Perusahaan sekelas VW pasti akan menjaga rantai pasok yang bersih, sehingga tidak merusak citra produk akhir," tutur dia.
Ketiga, lanjut Bhima, meski banyak perizinan ditarik ke pusat usai UU Cipta Kerja, namun peran pemda tetap penting dalam memastikan kualitas dan realisasi investasi. Hal ini menurutnya, sering menjadi hambatan, karena pemdanya acuh tak acuh atas komitmen investasi.
Bhima mengatakan, keempat beberapa proyek hilirisasi nikel yang didominasi perusahaan China telah memiliki buyer atau rantai pasok tersendiri, terutama dengan perusahaan aluminium dan baterai di China.
"Jadi apakah BASF dan VW punya preferensi khusus untuk merebut pasokan nikel itu? Kelihatannya kan tidak mudah," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Bahlil memastikan akan mengawal rencana dari para investor agar dapat secepatnya dapat terealisasi.
“Kami siap mengawal agar rencana investasi ini segera terealisasi,” tegasnya.
Selain itu, mantan Ketua HIPMI itu menegaskan pembangunan proyek ini akan memperhatikan lingkungan, serta memakai energi hijau. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama, di antaranya dalam hilirisasi industri dan ekonomi hijau.
