"Saya menyarankan untuk tidak melepaskan sumur secara penuh kepada swasta nasional, tetapi lebih ke arah kerja sama operasional dalam eksplorasi saja untuk meningkatkan produksi. Pengelolaan sumur minyak baru, termasuk lelang blok migas, seharusnya lebih mengutamakan swasta nasional ketimbang swasta internasional,” ucapnya.
Rizky juga mencatat bahwa kinerja Pertamina dalam mengelola hampir 3.000 sumur sangat membebani ongkos produksi dan operasional, sementara produksi masih belum memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kolaborasi dengan swasta nasional menjadi semakin penting untuk meningkatkan produksi.
“Seingat saya presiden juga pernah memberikan arahan untuk melakukan kegiatan eksplorasi untuk menaikan produksi. Ini tentunya akan membantu kinerja Pertamina dalam meningkatkan produksi minyak dan gas disamping relaksasi beban keuangan Pertamina,” ungkapnya.
Target APBN 2023 untuk produksi minyak nasional adalah 660 ribu barel per hari, namun pada semester pertama 2023, Pertamina baru mencapai 615,5 ribu barel per hari atau 93% dari target dalam APBN 2023. Sebagai respons, pemerintah telah menurunkan target lifting minyak menjadi 625 ribu barel per hari dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
“Ada hal yang mungkin bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik melalui bekerja sama dengan BUMD maupun swasta lokal yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumur minyak rakyat yang mungkin dikatakan ilegal. Data dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM pernah mengungkapkan, ada 4.500 sumur ilegal yang ditemukan, pemerintah berpotensi kehilangan minyak sebanyak 2.500 - 10.000 barel minyak per hari (bph),” jelasnya.
