“Prosesnya panjang, mengalami pasang dan surut. Selama lima tahun, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005, saya menjadi salah satu pelaku bersama yang lain hadir di ruangan ini,” ungkap SBY.
Jalan berliku menuju perdamaian Aceh, lanjut SBY, sampai harus melibatkan banyak pihak termasuk alim ulama.
“Karena selama lima tahun itu saya tidak pernah berhenti memohon petunjuk kebersamaan dengan para alim ulama. Saya tahu sebagian sudah berpulang ke Rahmatullah, sebagian masih ada. Generasi keduanya sekarang menggantikan,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebutkan persoalan ini merupakan sengketa yang telah berlangsung cukup lama dan menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa penanganan permasalahan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif.
pada hari Rabu pekan depan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, juga dijadwalkan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan para pemimpin daerah dari kedua provinsi, baik dari Sumatera Utara maupun Aceh, termasuk perwakilan dari Tapanuli Utara dan Aceh Singkil.
"Semua pihak akan diminta menyampaikan pandangan, masukan, serta fakta sejarah yang dimiliki. Proses ini akan menjadi dasar untuk melakukan review total terhadap status wilayah keempat pulau tersebut," tutur Bima.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan segera mengambil keputusan terkait polemik status kepemilikan empat pulau yang disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada pekan depan.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” tegas Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Sabtu (14/6/2025) malam.
