Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengevaluasi aturan tersebut.
“Nah ini kebijakan yang tidak bijak. Di samping PPATK bisa memblokir semua rekening, itu hak asasi. Menurut saya perlu ada tindakan dari presiden (terhadap) kebijakan yang bikin gaduh,” tegasnya.
Cholil berharap pemerintah dan PPATK lebih cermat memilah rekening yang memang layak diblokir.
Sebab, pemblokiran yang tidak tepat sasaran bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.
“Ini sudah menabung karena tidak aktif, lalu diblokir. Jadi kalau memang melanggar maka praduga tidak bersalah, harus dilakukan proses hukum, baru rekeningnya diblokir,” tambahnya.
(Muhsin/fajar)
