Pengerahan Honorer dan Pemotongan Intensif RT/RW, Rezim Ini Dinilai Kembali ke Orde Baru
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Sejak beberapa hari terakhir media sosial diramaikan dengan gambar dan video terkait pengerahan honorer. Dalam salah satu video yang beredar, sejumlah orang berpakaian putih menandatangani kertas berisi nama-nama. Diduga itu merupakan absen kehadiran honorer di acara kampanye Jokowi baru-baru ini.
Wakil Ketua Bidang Politik Pemuda Muhammadiyah Makassar, Kasri Riswadi, menilai, mencermati situasi politik di Kota Makassar belakangan ini, ada kesan rezim ini kembali ke era orde baru.
"Awalnya, mungkin kita menilai biasa saja. Tetapi seiring waktu, keganjalan demi keganjalan terus mengemuka secara beruntun. Seolah menegaskan bahwa era baru orde baru telah bergulir di kota Anging Mammiri," ujar Kasri Riswadi, Selasa (2/4/2019).
Diawali beredarnya video camat, rekaman telepon lurah, beredarnya surat pengerahan honorer 31 Maret, 1000 lorong yang dipartaikan, dan beberapa lagi.
"Sebagai warga Makassar, tentu kita dengan mudah dapat menganalisis itu. Keberpihakan dan pemanfaatan kekuasaan telah terang-terangan dilakukan bapak pejabat," kata mahasiswa Pascasarjana FISIP Unhas ini.
"Kita sadar dengan ini semua dan dengan kesadaran itu, kita meminta kesadaran bapak-bapak pejabat, penguasa. Berpolitiklah yang baik, yang bermartabat dan mendidik bagi rakyatmu," kritiknya lagi.
Pilihan politik, kata Kasri, tidak bisa dipaksakan. Biarkan setiap orang menentukan pilihannya sendiri berdasarkan preferensinya. "Kita hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita, Pak. Kita sama sekali tidak bertanggungjawab atas pilihan orang lain," tutupnya.
