
Vietnam Berani Tabrak KRI, Begini Pembalasan Susi Pudjiastuti

Duit hasil lelang yang masuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan keuntungan perusahaan perikanan asing yang nakal. Tidak sepadan dengan kerugian ekonomi dan risiko keselamatan petugas patroli di lapangan.
“Makanya saya tidak pernah setuju dengan kebijakan lelang kapal ikan asing ilegal. Itu akan mengurangi ketegasan dan tekad kuat Indonesia di mata para pelaku illegal fishing,” tegas Susi.
[caption id="attachment_456405" align="alignnone" width="670"]
Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)[/caption]
Dia menuturkan, penenggelaman kapal merupakan sikap tegas pemerintah untuk memberikan efek jera. Juga, meningkatkan intensitas dan menambah kekuatan patroli di laut. Susi menegaskan, tidak ada tawar-menawar dalam penegakan hukum. Menjaga integritas aparat sangatlah penting. ”Tidak bisa kebijakan hari ini begini, tapi besok berbeda. Celah itu akan dimanfaatkan para kriminal ini,” ujarnya.
Setahun akhir, agresivitas intrusi kapal ikan asing di wilayah perairan Natuna meningkat. Pada 2019 sudah empat kali kapal patroli maupun KRI diintimidasi kapal asing. Yaitu, dua kali oleh Malaysia dan dua kali oleh Vietnam.
Sebagaimana diberitakan, Sabtu (27/4) KRI Tjiptadi 381 ditabrak ketika menghentikan kapal Vietnam BD 979 yang tengah menangkap ikan tanpa izin. “Itu wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita. Apa yang dilakukan TNI-AL sudah benar,” ungkap Susi.
