Gubernur Akomodasi Usulan Pokir Dewan
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Gubernur Nurdin Abdullah melunak terhadap legislator DPRD Sulsel. Nurdin mulai mengakomodasi usulan program pokok pikiran (pokir) para legislator. Program pokir itu dimasukkan ke perubahan APBD 2019. Nurdin mengungkapkan, dirinya sudah berbincang dengan beberapa legislator terkait penyusunan anggaran.
Dia menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi sesama mitra baik eksekutif dan legislatif. Nurdin pun meminta agar kebutuhan pada setiap daerah pemilihan (dapil) anggota dewan dikumpulkan.
Kebutuhan program itu kemudian dibicarakan bersama dengan Pemprov Sulsel. Selama masuk program unggulan pemerintah, kata Nurdin, usulan program para legislator akan diakomodasi dalam APBD nantinya.
"Sebetulnya bukan pokok pikiran, tetapi penguatan perencanaan program. Yang penting masuk dalam program unggulan, pasti akan kita bicarakan bersama," tuturnya kepada FAJAR, Selasa, 27 Agustus.
Dia juga meminta agar para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) koperatif dalam pembahasan Perubahan APBD tahun ini. Menurutnya, tak ada masalah dengan DPRD.
Dia yakin proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) pun tak mulur. Proses sesuai waktu yang dijadwalkan nantinya. "Sebetulnya kita tidak perlu lagi menyusun APBD Perubahan kalau perencanaannya baik. Yang kita bahas sekarang kan karena ada pergeseran lantaran banyak yang tidak jalan. Pokoknya di perubahan tahun ini realistis saja dulu," tambahnya.
Sebelumnya, pada pembahasan APBD Pokok 2019, hubungan antara DPRD dan Pemprov Sulsel sempat bergejolak. Pemprov menolak rapat pembahasan anggaran pada tingkatan komisi.
Keinginan pemprov, pembahasan anggaran langsung melalui Badan Anggaran kemudian ditetapkan menjadi Perda APBD. Pembahasan anggaran tanpa ada perubahan di tingkatan komisi. Akibatnya minim program usulan DPRD yang terserap masuk di APBD 2019.