Hasil akhirnya sebenarnya sama.
Keuntungan gross split bagi investor jelas: urusan administrasinya sederhana.
Sedang keuntungan bagi pemerintah jelas: memangkas birokrasi --termasuk menghilangkan korupsi sejak dari sumbernya.
Tapi, di dunia bisnis, yang ideal belum tentu bisa jalan. Buktinya sistem gross split itu tidak membuat investor tertarik. Masa return on invesment-nya terlalu panjang.
Kecuali, mungkin, dilakukan perbaikan. Sistem bagi hasil di gross split-nya dibuat berjenjang.
Misalnya bagi hasil lima tahun pertama sangat besar. Lima tahun kedua mengecil. Dan seterusnya.
Memang ada juga yang mau gross split, tapi umumnya yang kategori perpanjangan ijin. Bukan yang menggali sumur minyak baru.
Sistem gross split bisa dibilang gagal.
Baik juga.
Kita pernah mencoba sistem gross split. Agar pengritik sistem cost recovery tidak lagi ngotot-ngotot.
Kini silakan pilih menu. Mau gross split silakan. Mau cost recovery ok.
Kapan sistem "pilih menu" itu mulai berlaku?
Belum diumumkan. Tentu tidak boleh lagi balik ke sistem cost recovery zaman BP-Migas. Harus ada perbaikan. Harus dibuang dulu lemak dan kolesterolnya. Dan itulah yang sedang dilakukan di Kementerian ESDM sekarang ini.
Dengan sistem menu itu bisakah produksi minyak mentah kita naik --dan mencapai 1 juta barel?
Daging berlemak memang bahaya, tapi banyak juga yang menyenangi.
Potong lemak dan kolesterol tentu baik. Tapi kalau tidak diminati mau apa.
Ambisi menaikkan produksi minyak sangatlah baik. Tapi juga harus realistis.
Zaman sudah berubah. Pemilik uang tidak mau lagi bekerja keras seperti dulu. Apalagi bekerja belepotan minyak.
