Proyek Taman di Tengah Pandemi, Ferdinand: Memang Sengaja untuk Berbagi?

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengaku heran dengan prioritas anggaran yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

Di tengah pandemi virus corona (Covid-19), Ferdinand mengaku masih melihat pengerjaan proyek taman di beberapa ruas jalan.

Padahal saat ini kondisi keuangan APBD DKI Jakarta mengalami kekurangan pendapatan imbas dari pandemi covid-19.

"Saya juga kaget lewat di beberapa ruas jalan, koq ada proyek taman? Ini lagi pandemi dan Jakarta kehilangan pendapatan hampir setengah APBD," tulisnya di akun Twitternya, Selasa (15/9/2020).

Dia lantas menuding, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan jajarannya tak tahu membuat skala prioritas penggunaan anggaran APBD.

"Tak bisa menentukan skala prioritas atau memang sengaja untuk berbagi?" tanyanya.

Tak hanya Ferdinand, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Viani Limardi, juga mengkritik pengadaan tanaman sebesar Rp115,4 miliar oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI.

Data tersebut Viani temukan usai menelisik sirup.lkpp.go.id, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut Viani, pengadaan tanaman dengan nilai fantastis tersebut tidak tepat dilakukan saat ini. Terlebih keuangan DKI sedang tidak stabil akibat pandemi Covid-19.

"Pak Anies harus lebih serius mengelola anggaran. Jangan buang-buang uang rakyat untuk belanja yang tidak penting dan tidak mendesak. Pemprov DKI tidak perlu membeli tanaman dari luar karena sudah ada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan yang tugasnya memproduksi tanaman," kata Viani.

Dia menuturkan, setiap anggaran yang akan dibelanjakan harus diinput terlebih dahulu ke dalam sistem SiRUP. Setelah itu, dilakukan proses pengadaan, baik secara langsung, tender, atau e-purchasing.

Viani menduga, kejadian ini akibat tidak ada kebijakan yang jelas dan tegas tentang anggaran apa yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan di masa pandemi ini. Ia mendesak agar pembahasan APBD perubahan 2020 DKI dilakukan dalam waktu dekat. (msn-jpnn/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan