Penetapan waktu penyerahan SK PPPK itu setelah pihak Pemkab Garut rapat koordinasi dengan KemenPAN-RB.
"Informasi tersebut membuat teman-teman yang bertanya ke saya. Saya bingung mau jawab apa," keluhnya.
Informasi lainnya, lanjut Titi, penyerahan SK paling cepat Januari 2021. Kondisi ini membuat honorer K2 sedih bukan kepalang. "Ya Allah, kesabaran kami benar-benar diuji ini," cetusnya.
Menanggapi ini Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, sesuai usulan yang masuk, banyak daerah minta gaji PPPK dibayarkan per Januari 2021.
Kalau ada yang lewat Januari, itu karena daerah baru siap menggaji di bulan itu.
"Itu tidak melanggar aturan karena sistem kerja PPPK kan kontrak. Jadi tergantung kesiapan daerahnya. Ini karena aturan baru ditambah masa pandemi jadi terlihat berliku-liku," ujar Bima Haria Wibisana soal penerbitan SK PPPK dan TMT bekerja para ASN dari jalur honorer K2 itu. (jpnn/fajar)
