FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pembangunan pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga tahap I terkendala akibat pembebasan lahan yang belum tuntas. PT Nindya Karya Tbk selaku kontraktor baru menuntaskan 30 persen atau 250 meter dari 1,3 Km lahan yang dibutuhkan.
Anggota DPRD Kota Makassar Ari Ashari Ilham memberi atensi lebih terkait mandeknya proyek pedestrian ini. Menurutnya, proyek infrastruktur yang sebelumnya ditolak mayoritas legislator ini terkesan terburu-buru.
"Kalau sudah seperti inikan proyek sudah jalan, mereka baru mau negosiasi untuk menyelesaikan sengketa lahannya. Terlalu buru-buru saya rasa ini dikerjakan. Ini salah satu penolakan kami sebenarnya di DPRD dalam anggaran perubahan. Salah satu yang kami tolak ini tapi tetap dikerjakan Pemkot," kata Ari Ashari, Senin (11/1/2021).
Sekretaris DPD NasDem Kota Makassar itu mengatakan, proyek tersebut juga menimbulkan efek yang luar biasa bagi para pengguna jalan yang melintas Jalan Metro Tanjung Bunga.
Bagaimana tidak, untuk masuk ke kawasan Tanjung Bunga, masyarakat akan dihadapkan dengan kemacetan karena adanya rekayasa lalu lintas imbas dari pengerjaan proyek pedestrian itu.
Selain itu, pengerjaan yang berada di dekat danau GTC itu kerap menimbulkan kerusakan bagi kendaraan roda empat.
"Itu macetnya sampe 1 jam lebih. Rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan tidak tepat sasaran ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dibuat ulang supaya tidak bertabrakan arusnya," gumamnya.
Sehingga, secara tegas ia meminta kepada pemerintah agar tidak hanya memikirkan proyeknya, tapi juga dampak sosial dari pembangunan proyek pedestrian Tanjung Bunga itu.
"Ini kasihan masyarakat yang harus lewat di situ, macetnya kayak apa mobilnya harus rusak. Seharusnya jalur alternatifnya itu harus diperbaiki juga," tandasnya.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin terus berupaya untuk menggenjot pengerjaan proyek prestisius yang masih di bawah 50% itu.
"Kalau ada lahan yang tidak clear maka itu tidak bisa kita paksakan. Satu hal yang penting yaitu kesadaran kita semua bahwa ini proyek kita bersama," kata Rudy, kemarin.
Kata Rudy, masih banyak yang beranggapan proyek tersebut tidak begitu memberikan efek bagi pembangunan di Kota Makassar. Padahal menurutnya, proyek itu akan menjadi daya tarik investasi dan pariwisata.
"Kalau itu rampung yang rasakan kita juga, UMKM tumbuh dan kita harapkan masalah kesenjangan sosial bisa berkurang," ujarnya
Makanya, saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, dan PT Nindya Karya selaku kontraktor terus berkomunikasi dalam mencari solusi agar proyek ini bisa tuntas. (endra/fajar)
