FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik Zainul Abidin Sukrin menilai keputusan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat (PD) hasil KLB Deli Serdang, sangat positif.
Paling tidak, lanjutnya, keputusan Kemenkum HAM tersebut, menepis tudingan miring terhadap pemerintah selama ini.
"Keputusan Menteri Yasonna Loly melepaskan tuduhan tendensius yang dialamatkan pada pemerintah yang terlibat dalam pendongkelan Partai Demokrat," ujar Zainul dalam keterangannya, Kamis (1/4).
Direktur Eksekutif Politika Institute ini juga menilai, keputusan Kemenkum HAM juga menjadi bukti pemerintah konsisten melihat dinamika Partai Demokrat sebagai konflik internal partai.
"Dinamika KLB PD murni sebagai konflik dan atau faksionalisasi elite dalam partai politik. Hal itu terjadi karena ada benturan kepentingan antarelite dalam partai tersebut," ucapnya.
Menurut alumni magister ilmu politik dari Universitas Indonesia tersebut, pemerintah dalam hal ini membebaskan diri dari tarikan politik atau kepentingan elektabilitas dan liketabilitas di Pilpres 2024.
Dia mengatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) paling diuntungkan dalam konflik Partai Demokrat yang sedang berlangsung ini. Baik disahkan atau ditolaknya kepengurusan PD hasil KLB.
"Dengan sikap pemerintah menolak hasil KLB, AHY saat ini cenderung naik elektabilitas, dan populer di kalangan masyarakat. Karena kesan yang muncul mayor mengalahkan jenderal," ujarnya.
Di sisi lain, kata dia, jika Kemenkum HAM menerima dan mengesahkan KLB PD Deli Serdang, Zainul memprediksi AHY akan semakin populer dan menjadi bahan utama yang dibicarakan masyarakat.
Dia mengatakan AHY bisa membangun citra perlu dikasihani, ala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang Pilpres 2004, yaitu mengorganisasikan kebencian dari elite (Megawati) yang sedang berkuasa.
"Bila Kemenkum HAM mengesahkan KLB PD Deli Serdang, AHY akan membuat framing telah diperlakukan secara tidak adil dan setara. AHY menjadi tumbal dari arogansi kekuasaan yang menindas dan tidak demokratis," katanya.
Dalam hal ini, pemerintah tentu akan semakin terpojok dan akan semakin dikukuhkan sebagai rezim kekuasaan yang membuat kemerosotan demokrasi, bila mengesahkan KLB PD Deli Serdang.
Namun, tuturnya, pemerintah sepertinya tidak mau terjebak dengan hal tersebut. Istana memberikan ruang sebesar-besarnya pada para elite partai yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa politik tersebut dalam pengadilan.
"Hal ini sudah sangat tepat untuk mematangkan elite dalam berdemokrasi," pungkas Zainul. (jpnn/fajar)
