Pegiat HAM itu mengungkapkan penumpasan separatisme dengan mengabaikan hak asasi manusia, mungkin terdengar gagah. Tapi jelas bukan pernyataan yang benar atau etis.
"Dalam keadaan perang, hak hak dasar kombatan sekalipun harus dilindungi, tak boleh didiskrimimasi. Apalagi ini saudara sendiri," ungkap Rachland Nashidik.
Dia lantas membeberkan, kondisi orang Papua di Indonesia yang kerap mengalami diskriminasi hingga rasisme.
"Di Jawa, orang Papua kerap jadi korban rasisme. Bukan saja dalam hidup biasa sehari-hari, tapi juga dalam diskursus dan debat politik. Dan kini Ketua MPR bukan saja ingin sebagian warga Papua ditumpas secara militer, malah menganjurkan hak-hak dasar mereka tak usah dipedulikan?," beber Rachland Nashidik.
Karena itu, pernyataan Ketua MPR dengan meminta pengerahan militer penuh di Papua menurut Rachland adalah sebuat hate speech yang nyata.
"Pernyataan BamSoet adalah hate speech yang paling gamblang. Ia menganjurkan kekerasan militer pada sebagian warga Papua dengan mengabaikan hak-hak dasar mereka -- bukan operasi hukum yang berbasis hak asasi manusia seperti seharusnya. Ketua MPR harus minta maaf pada warga Papua," pungkasnya. (msn/fajar)
