FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Rencana Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memangkas 3000 honorer bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pasalnya, setiap honorer digaji Rp1,5 Juta per bulan. Jika dikalikan 3000, Pemkot Makassar bisa menghemat anggaran hingga Rp4,5 miliar per bulan.
Sementara total seluruh tenaga kontrak yang terdaftar di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mencatat, saat ini sebanyak 8.190 orang. Berarti setiap bulan Pemkot Makassar harus menganggarkan sekitar Rp12,2 miliar untuk menggaji tenaga kontrak tersebut.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Helmy Budiman, mengatakan, setiap tenaga kontrak mendapat gaji sebesar Rp1,5 juta, namun itu di luar biaya lainnya.
"Untuk sekarang tenaga kontrak (gajinya) Rp1,5 juta per bulan, flat, belum termasuk biaya lainnya, itu khusus gaji," ujarnya, Rabu (28/4/2021).
Saat ditanyai apakah akan ada kenaikan gaji, jika dilakukan pemangkasan honorer, Helmy tak mau berspekulasi. Sebab menurutnya, hal itu harus dibahas di APBD Perubahan.
"Kalau peningkatan gaji atau porsi gajinya itu pasti akan dibahas di APBD Perubahan, kalau memang mau dinaikkan. Tapi memang satu-satunya cara kalau mau dinaikkan gajinya secara drastis atau signifikan, pasti harus ada pemangkasan," jelasnya
Ia juga mengatakan, ada beberapa SKPD yang jumlah pegawai honornya berlebih. Sehingga hal ini yang perlu dievaluasi nantinya.
"Tapi perizinannya kalau kita di keuangan, kita ikut dengan BKD, karena yang atur masalah regulasi kepegawaian itu teman-teman di BKD, kita sisa menganggarkan, kalau masalah mau naik gajinya atau tidak pasti harus dibahas bersama DPR," tutupnya.
