Tapi hanya mengatur dan membatasi becak yang sudah ada di jalanan kampung jika memang daerah tersebut membutuhkan.
Kontroversi lainnya dengan menunjuk 73 tenaga TGUPP, jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya.
Selain itu banyak tenaga yang dianggap tidak layak karena bukan PNS dan bukan ahli di bidangnya.
Namun Anies bersikeras ia hanya mengikuti aturan dan menyalahkan kenapa TGUPP sebelumnya diperbolehkan, kini dilarang. (pojoksatu/fajar)
