Pria kelahiran Pematangsiantar itu mencontohkan Pertamina bisa saja menjadi sponsorship dengan catatan tertentu dengan memakai produk yang dihasilkan Pertamina Lubricant.
"Jika tidak, tentu akan berat bagi BUMN untuk berpartisipasi sebagai sponsor karena hitungannya jelas bisnis sense dan ada aturannya,” kata Deddy.
Menurut anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini, tidak tepat dalam waktu satu bulan, apalagi dua hari sebelum penyelenggaraan, panitia baru mengeluh soal sponsorship.
Deddy membandingkan dengan kepanitiaan balap MotoGP Mandalika. Di mana sebelumnya BUMN sejak awal terlibat. Bahkan BUMN yang memimpin dalam desain bisnis dari kegiatan tersebut.
“Sejak awal hajatan Formula E itu murni keinginan gubernur DKI yang dirancang menggunakan APBD. Kalau setiap gubernur dan kepala daerah di Indonesia bikin event lalu menjelang kegiatan dilaksanakan minta BUMN jadi sponsor, itu namanya nodong,” kata dia.
Menurutnya, tidak etis juga mendesak BUMN yang baru keluar dari beratnya masa pandemi untuk menjadi sponsor dari ego setiap kepala daerah.
Sebab harus dipahami, BUMN adalah badan usaha, sehingga sponsorship itu juga ada unsur murni perhitungan bisnis.
“Jadi, bukan kegiatan sosial, harus dibedakan dengan sumbangan atau donasi,” lanjut dia.
Oleh karena itu, Deddy meminta panitia Formula E agar tidak membangun wacana negatif untuk menutupi ketidakmampuan mereka melakukan penggalangan dana.
“Kalau memang dananya sudah cukup, jangan memaksa BUMN jadi sponsor tetapi cukup sebagai donatur atau penyumbang, itu baru masuk akal,” tutup Deddy. (jpnn)
