FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menghentikan anggaran subsidi atau selisih harga kedelai impor sebesar Rp800 miliar.
Berangkat dari hal ini, pengrajin kedelai yang tergabung dalam Pusat Koperasi Pengrajin dan Produsen Tahu dan Tempe Indonesia (Puskopti), mendesak pemerintah untuk melanjutkan subsidi selisih harga Rp1.000 kembali.
Desakan penyaluran anggaran subsidi selisih pembelian harga kedelai disuarakan Puskopti, karena melihat dari harga kedelai yang terus meningkat.
Kini harga kedelai menyentuh angka Rp13.000 per kilogramnya, dari angka tersebut Puskopti meyakini kedelai impor juga akan mengalami kenaikan harga.
"Paska bulan Juli itu pemerintah menghentikan, padahal ketok palu di Kementerian Perdagangan untuk alokasi nasional itu sekitar 800 miliar setara dengan 800.000 ton, dan baru terserap 10 persennya sekitar 80 miliar dengan total 80.000 ton," pungkas Sutaryo, Ketua Puskopti, Selasa (27/9/2022).
"Nah dengan situasi seperti ini maka pengrajin tahu tempe seluruh Indonesia berharap betul," sambungnya.
Meningkatnya harga kedelai import, membuat para pengrajin kedelai merugi. Pasalnya harga beli bahan kedelai import ditambah dengan biaya operasional seiring dengan naiknya harga BBM, jumlahnya tidaklah sebanding.
"Kita menyusun ketahanan dalam negeri itu kan harus dengan kedelai lokal sementara Menteri Pertanian itu menggebu-gebu untuk bisa mewarnai kedelai lokal menggunakan tempe tahu, khususnya tahu dan ini dari 2020 sampai hari ini itu realisasinya hampir tidak ada, nah ini yang harus dipertanyakan ke Kementan," tutur Sutaryo.
Puskopti minta pemerintah untuk bisa ambil sikap dari persoalan yang terjadi di industri kedelai. Pemerintah harus bisa mengatur tata niaga kedelai dengan ditangani oleh bulog kembali, dan bukan lagi pihak swasta.
Pemerintah harus ikut mengatur dalam situasi perdagangan ini, karena pada tahun 1998 itu diatur oleh Bulog," ujar Sutaryo.
Jika pemerintah tidak bisa diajak duduk sambil diskusi, Puskopti sampaikan dengan secara terpaksa akan menggerakan masa untuk menggelar aksi demonstrasi.
"Kalau pemerintah mau bisa diajak ngomong, ya kita ajak ngomong dulu. Tetapi kalau sudah nggak bisa diajak ngomong, ya kita terpaksa demo, dan ini hal gampang sekali kalau soal demo," sebutnya. (riki/fajar)
