Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Harun Rani mengatakan, sejauh ini telah dilakukan sosialisasi bahkan telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2022 sebesar Rp2,9 Miliar.
Di anggaran itu termasuk anggaran honor panitia hingga pelaksanaan Bintek.
“Sosialisasi telah dilakukan, tinggal Bintek. Harus bijak melihat kondisi. Dianggarkan di APBD-P Rp2,9 Miliar termasuk anggaran honornya panitia pelaksana, panitia pemilihan, TPS sampai bimtek-nya. Kalau nda dilaksanakan, berarti nggak dipakai. Iya (jadi silpa),” beber Harun Rani.
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan menunda pemilihan ketua RT/RW atau pemilu raya hingga tahun 2024.
Pemilu raya ketua RT/RW itu rencananya akan digelar bersamaan dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Keputusan itu diambil karena menurut Danny kondisi saat ini tidak kondusif.
“Diundur saja pilkaranya (pemilu raya) sampai waktu yang memungkinkan. Kalau ada setuju, tidak setuju begitu, nda kondusif ki. Kita ikut saja sekalian serentak, ikut presiden, pileg, langsung RT/RW juga,” kata Danny, Rabu, (5/10/2022).
Lebih lanjut kata Danny, saat ini sistem pemilihan saja masih menjadi perdebatan, e-voting atau manual.
Sehingga langkah itu diharapkan mampu meminimalisir kerawanan sosial menuju tahun politik.
“Karena masih pertengkaran e-voting atau tidak, kemungkinan besar karena bertengkar dan ada kerawanan sosial. Kemungkinan saya mundur saja, daripada bertengkar, ini sudah mau masuk tahun politik. Bahaya nanti,” tandas Mantan Dosen Arsitek Unhas ini.
