FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bertahan mencatatkan surplus. Naik hingga enam kali lipat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, per Februari 2023 APBN tercatat surplus Rp131,8 triliun. Jumlah itu setara dengan 0,63 persen PDB.
Surplus itu berasal dari pendapatan negara yang lebih besar dibandingkan belanja.
Per Februari, pendapatan negara mencapai Rp419,6 triliun dan belanja negara hanya Rp287,8 triliun.
"Kalau dibandingkan Februari tahun lalu yang hanya Rp 19,9 triliun, ini naiknya lebih dari enam kali lipat,’’ ujar Sri di Jakarta, Selasa, 14 Maret.
Dari sisi pendapatan negara, per Februari mencapai Rp419,6 triliun. Artinya, 17 persen dari target penerimaan sudah terkumpul pada dua bulan pertama. Pendapatan negara ditopang perpajakan. Perinciannya, penerimaan pajak Rp280 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp53,3 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, kinerja penerimaan pajak sangat baik pada dua bulan pertama tahun ini. Hal itu dipengaruhi harga komoditas yang masih lebih tinggi dibandingkan Januari–Februari 2022. Selain itu, aktivitas ekonomi terus membaik.
Dari sisi belanja negara, per Februari mencapai Rp 287,8 triliun. Jumlah itu 9,4 persen dari target belanja dalam APBN 2023.
Ani sapaan Sri Mulyani memerinci, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp182,6 triliun atau 8,1 persen dari APBN. Angka tersebut lebih tinggi 6 persen dari tahun lalu Rp172,2 triliun.
"Kenaikan belanja 6 persen itu juga diharapkan mendukung ekonomi kita,’’ imbuhnya.
Secara umum, Ani menjelaskan, kinerja APBN Februari 2023 didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif. Pada kuartal I, Menkeu optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi masih tetap tumbuh.
"Untuk kuartal I, kita masih berharap mendekati 5 persen. Terutama konsumsi masih kuat,’’ tambahnya.
Kemarin Ani juga memberikan update terkait pelaporan SPT. Sampai 13 Maret, sudah 7,14 juta SPT yang dilaporkan. Jumlah itu naik 15,41 persen jika dibandingkan pelaporan pada periode yang sama tahun lalu.
Jumlah tersebut terbagi atas 6,93 juta SPT orang pribadi dan 217 ribu SPT badan.
’’Kita masih menunggu sampai akhir Maret ini. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus menjaga kepatuhan,’’ jelasnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyelesaikan pelaporan SPT secara online di Jakarta kemarin.
Pada kesempatan itu, dia berpesan kepada ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. ’’Bekerja dengan jujur dan profesional,’’ tegasnya.
Dia mengatakan, urusan pajak tidak hanya komitmen aparatur dan institusi pemungut pajak. Lebih dari itu, implementasi atau penggunaan dana pajak juga harus transparan.
Di tengah terpaan kasus, Ma’ruf mengajak masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam kelancaran pelaporan wajib pajak tahunan. Baik itu secara perorangan maupun badan.
"Saya juga mengingatkan agar jangan lupa melakukan validasi NIK sebagai NPWP guna mempermudah layanan administrasi perpajakan," tandasnya. (jp/fajar)
