Kader Muhammadiyah Tak Dibenarkan Memakai Simbol Persyarikatan dalam Politik Praktis

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID -- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, mengingatkan hanya Pimpinan Pusat (PP) yang bisa menyampaikan pernyataan sikap terkait politik.

“Jangan ada di antara kita yang menyatakan dukungan kepada calon-calon yang perlu didukung. Itu bagian Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan, di PP juga hanya orang tertentu saja yang bisa menjawab terkait politik,” tegas Ketua PWM Sulsel, Prof Ambo Asse pada kegiatan pengukuhan dan peneguhan Ideopolitor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) se-Sulawesi Selatan di Hotel Aryaduta Makassar pada Sabtu, 8 Juli 2023,

Ia menekankan, tugas PWM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan pimpinan di bawahnya, adalah menyukseskan gerakan Persyarikatan dalam bidang dakwah dan sosial-kemasyarakatan.

“Bukan kita tidak perhatikan masalah politik itu, tapi bagian kita adalah bagaimana menyukseskan kepemimpinan kita di Persyarikatan,” tegas dia.

Menanggapi hal itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Irwan Akib mengakui, belakangan ini, memang muncul sejumlah kelompok yang membawa simbol Persyarikatan untuk suksesi politik.

“Memang tidak mengatasnamakan Muhammadiyah, tapi membawa simbol-simbol Persyarikatan, seperti, ‘berkemajuan’ untuk mendukung kelompok tertentu. Itu tidak benar yang seperti itu,” ungkap Irwan.

Ia menegaskan, warga Muhammadiyah tidak dibenarkan menggunakan simbol-simbol Persyarikatan untuk kepentingan dukung-mendukung, suksesi politik.

Meski begitu, lanjut dia, Persyarikatan menyilakan semua warganya yang ingin terlibat dalam hal politik, tapi tidak atas nama Muhammadiyah.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan