“Beberapa hari lalu, kami di PP, mengumpul semua yang punya minat dan terlibat dalam organisasi politik itu untuk diberikan pengarahan, sehingga tidak membawa simbol-simbol politik,” ungkap dia.
Irwan menyampaikan, sejak zaman KH Ahmad Dahlan, memang sudah ada keinginan dari segelintir orang untuk menjadikan Persyarikatan ini sebagai gerakan politik praktis.
“Dan, alhamdulillah, dengan tidak terjebak dalam politik praktis, Muhammadiyah bisa bertahan hingga hari ini,” kata Irwan.
Lebih lanjut, Irwan mengungkapkan, sejarah dokumen ideologi Kepribadian Muhammadiyah hadir sebagai tanggapan atas kondisi politik di era Orde Lama, tepatnya setelah pembubaran Masyumi.
Saat itu, kata Irwan, sejumlah tokoh Muhammadiyah yang juga pengurus Masyumi, kembali aktif di Persyarikatan. Namun sayang, para tokoh itu mengurus Muhammadiyah dengan cara seperti mengurus partai.
“Kelihatannya, itu juga terjadi sekarang. Ada teman-teman yang dulu terlibat di partai lalu mengurus Muhammadiyah, mereka mau mengurus Muhammadiyah dengan cara-caranya seperti di politik praktis,” kata dia.
Ia berharap, muruah Muhammadiyah terus terjaga dengan tidak terlibat dan dilibatkan dalam urusan suksesi politik praktis.
Namun, hal yang pasti, Muhammadiyah akan tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang merupakan produk politik.
Hal itu terbukti, PP Muhammadiyah tetap melakukan lobi kepada sejumlah penentu kebijakan di negeri ini, jika ada hal yang dianggap bermasalah.
Irwan mencontohkan, Kementerian Kesehatan RI sudah menampung aspirasi Persyarikatan terkait masalah dalam Undang-Undang Kesehatan. “Sekarang, tinggal di DPR yang belum tuntas. Ini yang masih kita perjuangkan di situ.”
