KPK Berwenang Periksa Korupsi Basarnas, Koalisi Masyarakat Sipil Tunjukkan Aturan Hukumnya

  • Bagikan
Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi. (BASARNAS.GO.ID)

"Kalau kasus korupsi terjadi dalam badan SAR yang dibentuk oleh TNI untuk tugas-tugas TNI, jelas itu dibawa ke peradilan militer, tetapi yang terjadi korupsi di Badan SAR nasional, bukan lingkungan terbatas TNI,” kata dia.

Dalam taklimat itu, organisasi sipil lainnya yang turut menyampaikan sikap antara lain dari YLBHI, KontraS, Lingkar Madani, Centra Initiative, ICW, PBHI, Setara Institute, ELSAM, Forum De Facto, KPI, HRWG, dan Imparsial. (fajar/antara)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan