FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan penyesalannya terkait tidak adanya desakan gencatan senjata dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang disahkan pada 22 Desember 2023.
Gencatan senjata dianggapnya sebagai elemen krusial untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.
Dalam temu media di Jakarta pada Rabu, (27/12/2023) Retno mengungkapkan harapannya bahwa resolusi tersebut dapat membawa perubahan atau perbaikan di lapangan.
Dia menegaskan komitmen Indonesia bersama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk terus berupaya mengatasi situasi di Gaza.
Resolusi DK PBB, yang disetujui setelah negosiasi yang sulit dan beberapa kali penundaan, menyerukan "langkah-langkah mendesak" untuk membuka akses kemanusiaan yang lebih luas, aman, dan tanpa hambatan ke Gaza. Meskipun didukung oleh 13 negara dan tanpa penolakan, Amerika Serikat dan Rusia sebagai anggota tetap DK PBB memilih untuk abstain.
Selain itu, resolusi ini menuntut pihak-pihak berkonflik untuk mengizinkan dan membuka semua rute ke Jalur Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan, agar staf kemanusiaan dan bantuan dapat tersalurkan kepada warga sipil yang membutuhkan.
Banyak pihak mengkritik resolusi tersebut karena dinilai kurang memadai, tidak menyertakan desakan gencatan senjata, yang dianggap sebagai langkah utama untuk melindungi kehidupan warga sipil dan memungkinkan bantuan mencapai semua yang membutuhkan.
Upaya pengiriman bantuan ke Jalur Gaza selama ini terhambat oleh pemeriksaan keamanan yang dilakukan oleh Israel terhadap truk-truk bantuan yang masuk ke wilayah Palestina yang terkepung tersebut.
