FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior dan budayawan, Eros Djarot, mengaku tidak habis pikir jika para ketua umum (Ketum) partai harus tunduk pada Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu bakal terjadi jika Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02 Prabowo-Gibran berhasil keluar menjadi pemenang pada Pilpres 2024.
Seperti diketahui, dari segi usia dan jenjang pendidikan, Gibran berada jauh di bawah para ketum partai yang mengusungnya.
Diakui Eros, dirinya tidak memiliki alasan untuk memberikan sentimen kepada Presiden Jokowi.
"Saya tidak punya alasan untuk sentimen terhadap pak Jokowi, saya baik-baik saja sama dia," ujar Eros dikutip dari unggahan akun YouTube @Abraham Samad SPEAK UP (29/1/2024).
Dikatakan Eros, ketika Jokowi telah dianggap menyandera Indonesia, maka menurutnya hal tersebut sudah menjadi persoalan lain.
"Tapi begitu dia menyandera Indonesia, sebentar dulu, ini bukan hanya masalah politik lagi. Masuk rana kebudayaan," ucapnya.
Eros kemudian mempertanyakan budaya Indonesia akan dibawa ke mana oleh orang nomor satu di Republik itu.
"Budaya kita yang begitu sebetulnya mau dibawa ke mana dengan cara-cara seperti ini. Contoh, ini bahaya, sistem atau pola yang dipakai untuk memenjarakan tanda kutip yah, merantai orang, menyandera," tukasnya.
"Jadi hukum itu digunakan jadi alat politik. Ini bahaya. Ini semacam bara dalam sekam. Apakah yang sekarang tersandera itu tidak kesal?," sambung Eros.
Menurut Eros, para ketum partai yang saat ini mengikut ke Presiden Jokowi belum bisa mengeluarkan unek-unek. Namun dia yakin ada waktu mereka memberontak.
"Sekarang aja gak bisa ngomong, tapi kan mulai dendam itu ditanamkan. Rata-rata ketua partai tersandera, beberapa menteri dan kepala daerah tersandera, sehingga harus ikut," sebutnya.
Melihat hal itu, Eros blak-blakan menyebutnya sebagai sinyal bahaya. Dia bilang, Jokowi kurang belajar dari sejarah yang terjadi di masa lalu.
"Itu yang saya bilang bahaya, sebetulnya apasih Pak Jokowi ini. Kurang tahu yah, apakah dia gak tahu cukup, belajarlah dari sejarah," ungkapnya.
Lanjutnya, jika Indonesia sama seperti China yang memiliki satu Partai, maka tidak ada masalah saat melakukan hal yang terkesan sewenang-wenang.
"Tapi di sistem multi partai, dan cek and balance itu walaupun tidak sempurna, masih ada. Jadi tidak mungkin totalitas ada di dia, tinggal menunggu waktu sekarang, pada saatnya mereka yang tersandera ini emang gak mau balas dendam? Karena dipermalukan," tandasnya.
Dia pun menaruh perhatian pada Yusril Ihza Mahendra, Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) yang saat ini juga mendukung Prabowo-Gibran.
"Kalau saya melihat, maaf saja, Yusril (Ketua Umum PBB), saya lihat gimana yah, Profesor tapi kok, gak sampai hati, di bawah harus tunduk (Gibran), jangan sampai nanti cium tangan sama Gibran," kuncinya. (Muhsin/fajar)
