KPA mencatat, terjadi 2.939 letusan konflik agraria di berbagai sektor dengan luas 6,3 juta hektare selama sembilan tahun terakhir. Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, terdapat 2.442 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 orang tertembak, dan 72 tewas di wilayah konflik agraria.
Dewi mengatakan, di sisa waktu pemerintahannya, Jokowi memerlukan terobosan politik untuk memastikan penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah kepada petani.
Penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN tidak menjadi solusi bagi pekerjaan rumah tersebut.
“Kami sangat menyayangkan sikap Jokowi yang lebih memilih bagi-bagi jabatan daripada fokus pada percepatan 9 juta hektare reforma agraria sesuai janji politiknya dalam Nawacita,” terang Dewi. (Arya/Fajar)
