Ia juga mengungkit Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Organisasi itu, dulunya diisi para anggota TNI.
“Organisasi tani (HKTI) dari dulu isinya jenderal. Lihat nasib pertanian kita,” ujar Dandhy.
Di sisi lain, penunjukan Novi sebagai Dirut Bulog ini juga dianggap melanggar aturan. Yakni UU TNI dan UUD 1945.
(Arya/Fajar)
