FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang memberi sinyal ancaman terhadap PT Bukit Asam (PTBA) karena belum menjalankan proyek DME (Dimethyl Ether) memicu kritik tajam dari pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto.
Dikatakan Gigin, sikap Bahlil mencerminkan kecenderungan khas kekuasaan yang lebih mementingkan pencitraan ketimbang efisiensi atau rasionalitas kebijakan.
“Bagi Bahlil, rugi tak masalah karena yang menanggung rakyat,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (10/5/2025).
Blak-blakan, Gigin menuturkan bahwa Bahlil terkesan memaksakan proyek-proyek besar meski berisiko menimbulkan kerugian dan beban keuangan publik.
“Seperti penguasa pada umumnya, pencitraan di atas segalanya!," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan peringatan tegas kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terkait proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan.
Ia mengisyaratkan akan mencabut sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik perusahaan pelat merah itu jika penugasan dari pemerintah tak dijalankan.
"Nanti kita akan kasih tugas, Kalau tidak kasih tugas Kita ambil sebagian wilayahnya," ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Peringatan tersebut diberikan menyusul langkah PTBA yang dikabarkan mulai melirik proyek hilirisasi lainnya, seperti synthetic natural gas (SNG), artificial graphite, anoda sheet, hingga asam humat.
