Oleh: Ilham Akbar Mustafa, Waketum PP AMPG
PARTAI politik di Indonesia mengalami krisis adaptasi dan fleksibilitas terhadap kelompok muda. Hal ini setidaknya tercermin dari hasil survei Katadata Insight Center (KIC) tahun 2023 yang menunjukan bahwa hanya terdapat 8,7% pemuda yang berminat menjadi anggota partai politik, dan 6,9% lainnya yang memiliki ketertarikan menjadi politisi atau calon legislatif.
Ketidaklenturan institusi politik dan partai politik dalam membaca kebutuhan para pemuda dapat menjadi alasan utama dibalik absennya keterlibatan kaum muda dalam reformasi partai politik. Hal ini diperburuk dengan minimnya isu-isu yang relevan dengan pemuda di dalam tubuh partai politik.
Partai politik sudah sepatutnya melakukan pembenahan yang terukur. Hal ini dapat dimulai dengan membangun model infrastruktur dan suprastruktur politik yang memadai dan representatif bagi pemuda. Hasilnya akan cukup signifikan untuk merubah cara pandang pemuda terhadap partai politik, bila partai politik segera memperbaiki dan mereformasi diri.
Terlebih dengan perkembangan digital yang saat ini terjadi. Partsipasi politik tidak lagi terbatas pada mekanisme konvensional seperti pemilihan umum atau kegiatan formal institusional. Teknologi telah mendisrupsi cara kita untuk berkomunikasi, mengakses informasi, dan mengekspresikan pendapat. Media sosial, forum daring, hingga platform petisi online membuka ruang baru bagi masyarakat untuk terlibat
langsung dalam isu-isu politik, tanpa harus terikat pada batasan fisik maupun birokrasi.
